anekaniagaindonesia.id Pada dasarnya yang berwenang untuk mengurus Perseroan adalah Direksi.

Ini sesuai dengan pengertian daripada Direksi itu sendiri dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”):

“Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.”

Baca juga: Ini dia 9 Aspek Kebijakan Dalam Pengembangan Sektor Mamin

Selain itu dalam Pasal 92 ayat (1) dan (2), Pasal 97 ayat (1), serta Pasal 98 ayat (1) UUPT juga disebutkan mengenai kewenangan Direksi dalam mengurus Perseroan:

Pasal 92 ayat (1) dan (2) UUPT:
(1)  Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
(2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UndangUndang ini dan/atau anggaran dasar.

Pasal 97 ayat (1) UUPT:
Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).

Pasal 98 ayat (1) UUPT:
Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Baca juga: 7 Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Kedelai di Indonesia

Jadi pada dasarnya yang berhak mengurus Perseroan dan mewakili Perseroan adalah Direksi. Lalu bagaimana dengan Wakil Direksi (Anda menyebutnya Wakil Direktur)? Pada dasarnya UUPT tidak mengatur mengenai kewenangan Wakil Direksi, oleh karena itu Anda harus melihat lagi pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Jika tidak diatur mengenai kewenagan Wakil Direksi, maka dapat dikatakan Wakil Direksi tidak berhak bertindak untuk dan atas nama Perseroan, karena yang berhak untuk itu adalah Direksi. Akan tetapi, Direksi dapat memberikan kuasa (secara tertulis) kepada Wakil Direksi untuk melakukan perbuatan hukum (dalam hal ini meminjam uang kepada Bank) untuk dan atas nama Perseroan. Hal ini diatur dalam

Pasal 103 UUPT.
Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.

Baca juga: 5 Aspek yang Perlu Dipertimbangkan Dalam Permintaan Kedelai