anekaniagaindonesia.id Merupakan aktivitas perniagaan di sektor hilir dalam penyelenggaraan usaha minyak dan gas bumi. Pendefinisian tersebut berdasarkan penjelasan dalam Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (“UU Migas”) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 butir 14 UU Migas:
“Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa”

Untuk perdagangan BBM eceran sebagaimana dimaksud di atas, memerlukan izin usaha yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

Berkenaan dengan pertanyaan saudara, kami memahami bahwa saudara mengharapkan adanya pengecer (selanjutnya disebut penyalur) yang menyediakan BBM bersubsidi di wilayah saudara supaya saudara beserta masyarakat setempat dapat memperoleh BBM bersubsidi tanpa terkendala jarak yang jauh.

Dalam hal ini kami telah melakukan konsultasi ke Dirjen Migas Kementerian ESDM.

Untuk menjadi penyalur dapat dilakukan dengan memperoleh Surat Keterangan Penyalur.

Baca juga: Kontribusi Sektor Pertanian Dalam Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Calon penyalur dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan surat tersebut di Dirjen Migas Kementerian ESDM.

Terkait dengan subsidi, kami memahami bahwa esensi pertanyaan saudara adalah bagaimana tetap mendapatkan BBM dengan harga yang rendah di wilayah saudara yang kurang terjangkau. Dalam hal ini calon penyalur di daerah saudara tersebut adalah pihak yang nantinya akan menentukan harga.

Penentuan harga tersebut diatur dalam perjanjian antara calon penyalur dengan badan usaha, dimana detilnya juga akan tertuang dalam Surat Keterangan Penyalur. Sehingga harga akan ditentukan dalam Surat Keterangan Penyalur tersebut.

Lalu berdasarkan penjelasan di atas, apakah menjadi penyalur tetap memerlukan Izin Usaha Niaga, Izin Penyimpanan, serta haruskah badan usaha penyalur berbentuk badan hukum?

Jawabannya adalah tidak. Hal tersebut dikarenakan penyalur memperoleh BBM dari mitra usahanya yang telah memegang Izin Usaha Niaga, Izin Penyimpanan, dan sudah berbentuk badan hukum.

Baca juga: 8 Aspek Kebijakan Pengembangan Sektor Pertanian

Sehingga satu-satunya izin yang diperlukan bagi penyalur adalah Surat Keterangan Penyalur yang hanya dapat diperoleh dari Dirjen Migas Kementerian ESDM yang berlokasi di Jakarta.

Berikut adalah persyaratan utama untuk memperoleh Surat Keterangan Penyalur:
1.Mengajukan surat permohonan;
2.Melampirkan profil badan usaha mitra yang akan menjadi pemberi BBM;
3.Surat keterangan dari badan usaha mitra yang menjelaskan perannya selaku penyedia BBM ke pengecer;
4.Persyaratan tersebut disampaikan ke Dirjen Migas Kementerian ESDM yang berlokasi di Gedung Plaza Migas Centris Jl. H.R Rasuna Said Kavling B-5 Jakarta Pusat. Pengajuan permohonan dari seluruh wilayah Indonesia hanya dapat dilakukan di alamat tersebut.

Terdapat dua izin utama yang diperlukan untuk menjadi penyedia BBM, yaitu Izin Usaha Niaga dan Izin Penyimpanan.

Urgensi kepemilikan Izin Usaha Niaga dalam kegiatan usaha hilir dijelaskan dalam Pasal 23 UU Migas.

Bagi pelaku usaha yang tidak memiliki Izin Usaha Niaga maka berdasarkan Pasal 53 UU Migas akan dikenakan sanksi.

Pasal 53 UU Migas:
“Setiap orang yang melakukan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).”

Lebih jauh lagi, penekanan akan perlunya Izin Usaha Niaga juga dijelaskan dalam peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari UU Migas tersebut. Dalam Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 menjelaskan bahwa: 
“Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri.”

Izin lainnya adalah Izin Penyimpanan. Perlu juga saudara ketahui, bahwa badan usaha yang dapat menjadi sarana penyimpan dan penyalur BBM harus berbadan hukum.

Selain itu, badan usaha tersebut juga berkewajiban membayar pajak daerah dan retribusi daerah serta kewajiban lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Baca juga: Apa Itu CEO dan Direktur Utama ?